Korupsi State Capture Sebagai Crime Against Humanity
Hana Ramiza
Media Iuris · 2020
doi:10.20473/mi.v3i2.20891 (opens in a new tab)
We email you when a new notice or a question about this paper appears.
Abstract
Korupsi merupakan masalah yang telah diakui oleh komunitas internasional dan tidak hanya menyebabkan kerugian bagi finansial negara, namun juga sarat akan pelanggaran hak asasi manusia. Sifatnya yang sistematis, terencana dan luas membuat munculnya pendapat bahwa korupsi menimbulkan akibat yang mengerikan layaknya penyiksaan, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya dan harus ditetapkan sebagai crime against humanity. Artikel ini bertujuan untuk menjawab isu mengenai sifat dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi untuk dapat dikategorikan sebagai crime against humanity dengan menggunakan metode penelitian doctrinal research. Sebuah bentuk korupsi yaitu state capture memiliki elemen-elemen yang sesuai dengan crime against humanity sebagaimana diatur dalam Statuta Roma sehingga dengan demikian, korupsi khususnya state capture dapat dikategorikan sebagai crime against humanity. Dengan ditetapkannya korupsi sebagai crime against humanity, maka individu-individu yang terlibat tindak pidana korupsi akan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di bawah hukum internasional melalui international criminal court atau melalui pengadilan pidana internasional ad hoc.
Abstract licence: CC BY
Reads
Read by people on this page
None yet.
Checked or read by AI through naulon
None yet.
A person counts once a day per paper. We keep no cookie and no address: a reader is a hash that changes every day. Any month under five reads shows no number.
Are you an author?
Is this your paper?
Claim it to add your note and be paid when agents cite it. Free.